Radikalisme di Indonesia Sudah Berhenti
Pengurus Nahdlatul Ulama menilai
radikalisme di Indonesia
sudah pada tingkatan berhenti atau
sangat membahayakan sehingga negara harus berani menindak tegas.
"Ini sudah berhenti, sudah
"emergency". Negara harus tegas, segera ambil tindakan," kata
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj kepada wartawan di
kantor PBNU, Jakarta,
Selasa.Dikatakannya, terungkapnya pelaku teror bom yang berasal dari kalangan
terpelajar dan memiliki perekonomian yang baik menunjukkan radikalisme telah
menyentuh kalangan menengah.
Said Aqil juga merujuk hasil survei
Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) yang menunjukkan lebih dari 40
persen pelajar di Jakarta
dan sekitarnya cenderung setuju menempuh aksi kekerasan untuk menyelesaikan
masalah agama dan moral.
Selain itu, menurut Said Aqil, jaringan
kelompok radikal juga sudah sampai ke tingkat desa, tidak hanya terkonsentrasi
di kota."Ini
jelas bahaya sekali. Radikalisme sudah sempurna, punya sistem, orang, pelatih,
dan sumber dana," kata Said Aqil.
Menurutnya, merebaknya radikalisme bukti
kegagalan Kementerian Agama menjalankan tugasnya membangun, mengawal, dan
meningkatkan moralitas dan spiritualitas bangsa. Said Aqil mengatakan perlu
penanganan secara komprehensif untuk menanggulangi radikalisme, mulai dari
pendekatan konstitusi khususnya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Indonesia
bukan negara agama, pendekatan ekonomi, sosial budaya, hingga keamanan.
"Selama masih seperti itu,
pemerintah tidak akan dipercaya. Nasihat, arahan, khutbah tidak ada artinya.
Suara NU sampai habis pun tidak ada artinya," katanya.Dikatakannya,
radikalisme agama memang bukan asli Indonesia, tetapi datang dari luar
dan mendapat sokongan dari luar.
Dikatakannya, setidaknya ada 12
organisasi atau yayasan di Indonesia
yang mengajarkan teologi radikal dan mendapat dukungan dana dari Timur Tengah
terutama Arab Saudi.
Menurut Said Aqil, kepentingan politik,
terutama pihak yang mencoba meraih simpati dari kalangan Islam, turut memiliki
andil bagi tumbuh suburnya radikalisme. Demi kepentingan politik,
kelompok-kelompok radikal justru "dilindungi."Kita tuntut keberanian
pemerintah untuk menindak gerakan radikal atas nama apapun,"ucapnya
0 komentar:
Posting Komentar