This is featured post 2 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com.
This is featured post 3 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com.
Selasa, 27 November 2012
Negara dan Warga Negara
05.40
lacha.icha
No comments
Negara Mengabaikan
Prinsip Hak Asasi Manusia
Kekerasan
yang berulang di Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur, menunjukkan negara
gagal melindungi warganya sendiri. Akibat pemahaman tidak utuh, agama mudah
dimanipulasi untuk berbagai kepentingan.Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan
Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Benny Susetyo Pr
menilai, kekerasan berlatar agama yang terus berulang terjadi akibat agama
tidak dipahami secara utuh dalam konteks sosial politik dan budaya zaman. Agama
selalu dikaitkan dengan kebenaran absolut. Akibatnya, agama mudah dimanipulasi
kepentingan politik jangka pendek. Di Sampang, konflik awalnya bisa disebabkan
faktor pribadi dan masalah ekonomi serta politik lokal. Namun, akibat tafsir
agama tunggal dan negara yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi gagal
berperan, kondisi semakin buruk (Selasa, 28 Agustus 2012).
Apa
yang terjadi di Sampang Madura terhadap kaum Syiah adalah bukti negara kembali
mengabaikan prinsip hak asasi manusia (HAM). Hal ini terlihat ketika ada yang
menjadi korban yang meninggal jiwa, luka-luka serta rumah warga dibakar oleh
sekelompok masyarakat. Pertikaian komunal di Sampang Madura adalah bentuk
bagaimana sekelompok mayoritas melakukan tindakan di luar nalar kemanusiaan,
hanya karena faktor satu kelompok masyarakat tidak berkeyakinan layaknya
mereka.
Diperkuat
dengan bukan kali pertama perisitiwa serupa terjadi, beberapa bulan yang lalu
peristiwa pembakaran rumah terhadap kaum Syiah juga terjadi. Hal inilah menjadi
sebuah tanda tanya besar bagi Pemerintah terkhusus kepada pihak berwenang dalam
hal ini kepolisian yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap warga
masyarakat. Tetapi seiring dengan adanya korban jiwa dan korban luka
menunjukkan bahwa ada terjadi pembiaran yang sistematis. Pembiaran yang sangat
diluar prosedural, dimana peran kepolisian tidak optimal bukan karena tidak
tahu, tetapi sepertinya karena faktor kesengajaan.
Jadi
kalaupun banyak kabar yang beredar seputar kasus di Sampang Madura, hal yang
harus disorot adalah kaitan telah terjadi Intoleransi dan pelanggaran hak asasi
manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Karena kasus ini meninggalkan bekas
yang dalam bagi korban yang kesemuanya adalah kaum Syiah, kecuali tadi banyak
kelompok masyarakat didalamnya, mungkin alasan beberapa pihak yang mengatakan
bahwa kasus Sampang disebabkan oleh persoalan asmara atau keluarga atau
lainnya.
Masyarakat
juga harus memahami dan melihat benar bahwa peristiwa ini telah membuat
masyarakat Syiah Sampang Madura, mengungsi dan kehilangan tempat tinggal.
Bahkan perhatian pemerintah yang datangpun sepertinya akibat terjebak dengan
sudah terlalu besar peristiwa itu, andai masih peristiwanya seperti beberapa
bulan yang lalu maka pemerintah tidak akan ambilpusing terutama pemerintah
pusat yakni Presiden SBY.
Bahkan
respons Presiden SBY yang menyatakan bahwa intelijen lemah melakukan deteksi,
hanya untuk menyelamatkan citra dirinya di mata internasional, bukan pembelaan
terhadap korban penyerangan, kata Hendardi melalui siaran pers di Jakarta,
Selasa. Menurut dia, cara seperti itu adalah lalim karena semata-mata demi
dirinya sendiri yang tidak mau kehilangan muka. Respon reaktif bukan untuk
memperbaiki kinerja menjamin kebebasan warga, tapi hanya untuk merawat paras
dirinya.
Bahasa
pura-pura SBY tersebut menunjukkan akibat peristiwa penyerangan sekaligus
bentrokan tersebut telah menjerat namanya sebagai kepala negara yang tidak
becus mengurus persoalan seperti Intoleransi di Indonesia. Presiden SBY sudah
membaca bahwa reaksi lembaga dan elemen lain serta Internasionala akan mengarah
kepadanya, maka dia membentuk sebuah kekawatiran yang tidak seperti biasanya
ketika terjadi peristiwa yang serupa.
Untuk
kemudian mengacu pada pengembalian hak-hak masyarakat sipil dalam hal ini kaum
Syiah maka presiden ditantang untuk bertindak tegas. Tidak memberikan
kekawatiran terhadap masyarakat, lakukan pengamanan terhadap masyarakat dan
libatkan semua elemen yang berweweanag untuk mempercepat rekonsiliasi.
Pemerintah harus menjamin peristiwa ini tidak berkepanjangan, tindak tegas
pelaku dibelakangnya. Kalau itu harus melibatkan pemerintah daerah sekalipun,
kenapa tidak mereka semua ditindak sesuai Hukum yang berlaku.
Ketegasan inilah sekarang yang ditunggu oleh
masyarakat khususnya masyarakat korban yang sedang berada di pengungsian dan
tempat-tempat perlindungan lainnya. Persoalan Syiah Sampang Madura sekarang
bukan lagi hanya persoalan masyarakat Jawa Timur tetapi sudah menjadi persoalan
berbangsa dan bernegara dan bahkan sudah masukke ranah Internasional. Bahkan
lembaga bukan Pemerintah diantaranya beberapa elemen di Indonesia akan
melaporkan peristiwa ini ke Dewan HAM PBB, sehingga pada sidang Universal
Periodic Review (UPR) September bulan depan, Indonesia pasti akan dicecar
kembali. Bersiap-siaplah Pemerintah untuk memberikan jawaban dan keterangan atas
setiap kasus intoleransi dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ckrik Ckrik. . . .
05.20
lacha.icha
No comments
hemb, , , , kpan yach bisa merasakan seperti ini lagi
dengan minum air pet hahahahahah, , , ,
Dampak Otonomi Daerah yang Sekarang
05.16
lacha.icha
No comments
Otonomi
daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang,
dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Dalam
era otonomi daerah di Indonesia,
ada baiknya kita melihat kasus lokal yang berkaitan dengan informasi publik dan
transparansi. menurut narasumber, mengatur bahwa informasi tentang Ramperda
(Rancangan Peraturan Daerah), RAPBD, berbagai inisiatif DPRD, atau Standar
Penilaian Laporan Pertanggungjawaban Gubernur agar dibuatkan atau dimasukan kedalam
home page atau website Dewan NTB dan E-Government Pemda NTB, agar bisa
membantu masyarakat untuk berkomunikasi dan kemudian dampaknya mempercayai DPRD
dan Pemerintah Daerah-nya. Sosialisasi dan komunikasi politik lewat internet,
atau media yang lain, ini sangat perlu dilakukan khususnya oleh pihak eksekutif
dan legislatif di daerah untuk mengatasi disparitas dan kebelumjelasan
informasi selama.
Seorang aktifis LSM yakni “Somasi”
di NTB, misalnya mendefinisikan pengamatannya bahwa kepentingan publik di NTB,
sebenarnya menyangkut hak memperoleh informasi yang selama ini cenderung absurd
dan semu, sebagai berikut :
“..Semua maklum bahwa DPRD sebagai
wakil rakyat diharapkan mampu mengartikulasi dan mengagregasikan apa yang
sebenarnya menjadi kepentingan publik di NTB. Cuma untuk mendefinisikan
kepentingan masyarakat itu memang cukup sulit, karena setiap orang di NTB punya
kepentingan yang beragam. Kalau saya yang diminta mendefinisikannya, begini,
kita di NTB sangat memerlukan transparansi, kewajiban-kewajiban dan ruang
partisipasi ketika membangun NTB, dalam arti yang sebenarnya”.
Beliau
lebih lanjut menjelaskannya secara rinci bahwa, Pertama, masyarakat NTB sekarang ini sangat membutuhkan
transparansi untuk bisa berpartisipasi memajukan daerah. Selama ini tuntutan
itu tidak pernah diakui DPRD dan Pemda NTB. Pemerintahan umumnya masih sangat
tertutup dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi masih sedikit dibuka
oleh eksekutif juga legislatif lokal. Kurangnya keterbukaan informasi itulah,
antara lain, yang wajib ditegakkan oleh Pemda dan DPRD. Kalau eksekutif dan
legislatif berprilaku baik, tidak ada kecurangan atau penyalahgunaan wewenang
yang dilakukan, mengapa harus takut melakukan transparansi. Jika elit bertindak
transparan maka kebaikannya dan mutu kerjanya pun akan diketahui oleh
masyarakat, malah dukungan publik dan kepercayaan akan bertambah kepada para
wakil rakyat dan pelaksana pemerintahan daerah.
Kedua, masyarakat memerlukan DPRD yang
bertanggungjawab kepada konstituennya. Kita tahu kalau bahwa eksekutif Pemda
selama ini bertanggung jawab ke DPRD, kemudian kita juga bertanya, lalu DPRD
kemudian bertanggung jawab kepada siapa? Sampai sekarang secara praktis tidak
ada pertanggungjawaban dari DPRD kepada konstituennya.
Ketiga, masyarakat memerlukan agar
pemerintah melibatkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan dan
pembangunan di NTB, jangan bertindak sepihak saja. Mereka yang di maksud
masyarakat adalah para pemilih pada saat Pemilu, pihak RT & RW dan juga
termasuk antara lain organisasi swadaya masyarakat (LSM).
Untuk pemulihan awal pasca kerusuhan di NTB, beliau
menyarankan perlu dibuat Perda Hak Masyarakat Untuk Memperoleh Informasi.
Informasi itu sangat penting agar semua pihak bisa mengetahui penyelenggaraan
pemerintahan ini dilakukan, berapa rencana alokasi APBD mau diperioritaskan
untuk sektor apa. Itu sebenarnya hak masyarakat yang selama ini telah membayar
pajak, tanpa bisa mengelak atau menolak. Sebagai aktifis LSM dan seorang yang
belajar ilmu hukum, ia menginginkan adanya Perda Kewajiban-kewajiban
Pemerintahan Daerah di NTB. Sekarang ini secara internal memang sudah ada
Keppres No. 7 th.2001 dan pedoman Lembaga Administrasi Negara tentang kewajiban-kewajiban,
tetapi ruang lingkupnya menjadi sebatas ‘niat baik’ di lingkungan internal
Pemda, dampak penegakkan pelaksanaanya ke masyarakat menjadi sangat sulit
diharapkan.
Masyarakat dirugikan oleh pemegang informasi publik, karena
ketiadaan atau ketidakjelasan informasi yang diberikan. Padahal, hak masyarakat
mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik tidak boleh
dihambat atau diabaikan begitu saja karena mereka pemagang mandat sah.
UU ini perlu mengatur informasi mana yang bebas untuk dapat
diakses oleh masyarakat serta informasi mana yang dapat dikecualikan secara
ketat. Informasi yang bila dibuka bisa menghambat proses penegakan hukum, bisa
mengganggu hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha
tidak sehat, dapat merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional, bisa
mengancam keselamatan perorangan boleh saja tidak dibuka kepada publik. Untuk
itu perlu pembahasan RUU Rahasia Negara, sampai kapan suatu hal menjadi rahasia
dan kapan wajib dibuka untuk publik. Dengan demikian, ada batasan yang tegas
tentang rahasia negara dan informasi publik.Tetapi, informasi publik semestinya
terbuka.
Beberapa kasus yang merugikan masyarakat terjadi akibat
tidak adanya jaminan ketersediaan dan konsistensi atas informasi publik.
Misalnya, kasus kenaikan tarif dasar listrik yang tertutup sehingga kenaikan
yang sebenarnya dengan kenaikan yang diumumkan berbeda. Ini jelas merugikan dan
memperdayakan masyarakat. Ketidakpastian biaya juga dialami oleh anggota
masyarakat yang mengurus SIM/STNK/BPKB, mengurus IMB, Akte Tanah, Pasport,
skema kompensasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM), kerahasiaan bank
yang melindungi kejahatan hasil korupsi dan pencucian uang ‘panas’.
Masyarakat berhak tahu rancangan dan ketetapan APBN, APBD
beserta alokasi dan pihak yang mengelolanya secara rinci lewat pelaporan di
salah satu situs resmi di internet yang bisa diakses publik 24 jam. Begitu juga
kriteria dan tolok ukur apa yang dipakai untuk menerima atau menolak suatu
Laporan Pertanggung Jawaban seorang kepala daerah/kepala pemerintahan.
Posted in: Kewarganegaraan
Rabu, 07 November 2012
puisi pahlawan
17.52
lacha.icha
No comments
“Pahlawan Negeriku”
Untuk negeriku…
Hancur lebir tulang belulangku
Berlumur darah sekujur tubuh
Bermandi keringat penyejuk hati
Kurela demi tanah air negeriku
Hancur lebir tulang belulangku
Berlumur darah sekujur tubuh
Bermandi keringat penyejuk hati
Kurela demi tanah air negeriku
Sangsaka merah berani
Putih suci
Melambai-lambai ditiup angin
Air mata bercucuran, menganjungkan doa
untuk pahlawan negeri
Berpijak berdebu pasir
Berderai kasih hanya untuk pahlawan jagad raya
Hanya jasamu bisa kulihat
Hanya jasamu bisa kukenang
Tubuhmu hancur hilang entah kemana
Demi darahmu ….
Demi tulangmu ..
Aku perjuangkan negeriku ini, Indonesia.
by : Lacha Faqoet
Posted in: Kewarganegaraan